Penguatan Rantai Pasok Pangan Lewat Kegiatan PPM di Medan
Medan, Sumatera Utara (19/10) – LINTASINFORMASI.com
Kegiatan Pemberdayaan dan Partisipasi
Masyarakat (PPM) yang diselenggarakan Badan Gizi Nasional (BGN) di Medan menjadi ruang penting untuk
membahas berbagai persoalan rantai pasok pangan yang berpengaruh langsung
terhadap kesiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam forum yang dihadiri sejumlah
pemangku kepentingan daerah, BGN menekankan pentingnya kolaborasi antarsektor
untuk memastikan bahan pangan yang aman, bermutu, dan konsisten tersedia bagi
masyarakat dan penyelenggara program.
Badan Gizi Nasional menggelar kegiatan
pelatihan di Kabupaten Asahan selama dua hari di Hotel Aryaduta Medan pada
16-17 Oktober 2025. Kegiatan pelatihan yang dilakukan BGN ini menjadi penting
dalam mendukung kesuksesan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis.
Pelatihan yang digelar BGN ini dihadiri
langsung oleh Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi
Masyarakat) Tengku Syahdana, Dinas Koperasi dan Umkm Provinsi Sumatera Utara,
Mara Ongku Siregar, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Utara,
Marino, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Harry
Setiawan, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Sumatera
Utara,
Hijrah Syahputra, serta Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara, Iskandar Zulkarnaen Tarigan.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi
Masyarakat BGN,
Tengku Syahdana, menyampaikan bahwa penguatan rantai pasok tidak dapat berdiri
sendiri tanpa sinergi aktor daerah.
“Kita melihat bahwa tantangan
distribusi di beberapa wilayah, termasuk terkait keterbatasan pemasok resmi,
dapat berdampak langsung pada stabilitas harga dan kualitas bahan pangan.
Karena itu, kegiatan PPM ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah
agar rantai pasok pangan bisa berjalan lebih transparan dan efisien,” ujarnya.
Dalam diskusi, para peserta menyoroti
perlunya memastikan bahwa penyedia bahan pangan bekerja melalui jalur yang
telah memenuhi standar, termasuk penggunaan Rumah Potong Unggas (RPU) berizin
dan mempertahankan sertifikasi halal maupun Nomor Kontrol Veteriner. Pemenuhan
standar tersebut dianggap sebagai fondasi penting untuk menjamin keamanan
produk yang digunakan dalam layanan pangan masyarakat.
Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan
menyampaikan bahwa kondisi pasokan di beberapa daerah masih fluktuatif akibat
faktor lingkungan dan distribusi regional. Ia menegaskan pentingnya
meningkatkan kapasitas UMKM pangan lokal.
“UMKM kita harus memiliki kemampuan
yang memadai, baik dari sisi pengolahan, higienitas, maupun legalitas usaha.
Dengan begitu mereka dapat menjadi pemasok yang andal dan turut mendukung
kelancaran program nasional,” kata perwakilan dinas tersebut.
BGN juga menegaskan perlunya forum
koordinasi terpadu antara yayasan, koperasi, dan pemerintah daerah untuk
menyamakan kebijakan pengadaan. Forum semacam ini diharapkan dapat meminimalkan
perbedaan kebijakan serta memastikan proses pengadaan berjalan akuntabel,
terarah, dan mendukung prinsip keberlanjutan program.
Melalui kegiatan PPM di Medan, BGN
menegaskan komitmennya bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan
oleh penyediaan makanan, tetapi juga kesiapan rantai pasok yang kuat, adil, dan
terstandarisasi. Dengan kolaborasi yang semakin solid, BGN meyakini bahwa
berbagai tantangan dapat teratasi dan pelayanan pangan bagi masyarakat dapat
berjalan lebih optimal. (RED)
