Padang Lawas Utara, Sumatera Utara
(3/11) – LINTASINFORMASI.com
Badan Gizi Nasional (BGN) bersama
Anggota DPR RI Komisi IX, Sihar P.H. Sitorus, menggelar Sosialisasi Program
Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), pada Jumat,
(31/10).
Kegiatan sosialisasi
program MBG ini berlangsung
di Hall Candi Portibi, Hotel Sapadia Gunung Tua yang merupakan bagian dari upaya pemerintah
memperkuat ketahanan gizi dan pangan masyarakat berbasis potensi lokal.
Sosialisasi dengan mengangkat tema
bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia ini menghadirkan tiga narasumber utama yakni Anggota
Komisi IX DPR RI,
Sihar P.H. Sitorus, Kasubbag Tata Usaha KPPG Medan–Wilker Sumatera Utara dan
Aceh mewakili BGN Pusat, Erdianta
Sitepu, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara, Emmi Sari Pohan.
Dalam sambutannya, Anggota Komisi IX
DPR RI, Sihar
P.H. Sitorus menegaskan bahwa program makan bergizi bukan sekadar kegiatan
bantuan pangan, melainkan investasi strategis bagi masa depan sumber daya
manusia Paluta.
“Program MBG harus menjangkau
masyarakat hingga ke desa, lembaga pendidikan berbasis masyarakat, dan sekolah
keagamaan, bukan hanya sekolah formal. Pembangunan tidak boleh hanya fokus pada
infrastruktur, tetapi juga pada gizi anak dan kesehatan keluarga,” tutur Sihar
Sitorus.
Sihar juga mengimbau pemerintah daerah,
puskesmas, dan kader posyandu untuk menindaklanjuti sosialisasi ini dengan aksi
nyata agar manfaat program dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, Erdianta Sitepu
menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG memiliki dasar hukum kuat mulai dari UU
Pangan, UU Kesehatan hingga PP Keamanan Pangan. Ia menekankan pentingnya
penerapan standar keamanan di setiap Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) agar
penyediaan makanan tidak hanya bergizi tetapi juga aman.
“Setiap daerah harus memastikan rantai
penyediaan pangan tercatat dan terpantau dengan baik untuk mencegah kasus
keracunan dan menjaga kepercayaan publik,” ungkapnya.
Dari sisi teknis, Emmi Sari Pohan
memaparkan bahwa pelaksanaan MBG di Paluta akan difokuskan pada tiga hal utama:
edukasi gizi keluarga dengan pendekatan Isi Piringku, penguatan peran puskesmas
dan sekolah sebagai pusat edukasi gizi, serta kemitraan dengan pelaku UMKM
pangan lokal agar program turut menggerakkan ekonomi daerah.
“Kami telah menyiapkan mekanisme
pengawasan dan sistem pelaporan digital untuk memastikan kualitas pangan yang
disajikan sesuai standar,” katanya.
Kegiatan ditutup dengan ajakan
kolaborasi lintas sektor antara BGN, DPR RI, pemerintah daerah, sekolah, UMKM,
dan kelompok tani untuk mewujudkan kemandirian pangan dan gizi masyarakat.
Melalui model kolaboratif ini, Program MBG diharapkan tidak berhenti pada
sosialisasi, tetapi berlanjut pada penerapan nyata di sekolah, puskesmas, dan
masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan
langkah nyata pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi, aman, dan sesuai
budaya lokal bagi anak sekolah, peserta didik keagamaan, serta kelompok rentan.
Inisiatif ini menjadi tonggak penting dalam menurunkan angka stunting,
memperkuat ketahanan pangan daerah, dan membuka lapangan kerja baru melalui
rantai pasok pangan lokal. (RED).
